Mediasindonews.com | Pekanbaru - Jabatan Gubernur Riau Brigjen (Purn) Edy Natar Nasution, tidak lama lagi akan selesai pada bulan Desember ini. Dan jabatan Gubernur Riau akan segera digantikan oleh Pejabat sementara atas keputusan pemerintah pusat yaitu melalui Kementerian Dalam Negeri hingga sampai masa pemilukada.

Ditengah Hiruk Pikuk transisi kepimpinan Provinsi Riau, masyarakat Riau masih wanti wanti siapa Nanti Pejabat Gubernur Riau ditunjuk Untuk Tahun 2024.

Ternyata santer Sudah ada nama nama yang akan diserahkan ke Kementrian Dalam Negeri untuk diajukan menggantikan Gubernur Riau Brigjen (Purn) Edy Natar Nasution yang sudah habis masa jabatannya pada akhir bulan ini.

Diketahui, Rencana PJ Gubernur Riau Semua berasal dari kalangan Birokrat Ulung, baik dari Pejabat Kementerian Dalam Negeri maupun Dari kalangan Dosen. Ternyata isu kuat ditengah masyarakat, Sekretaris Daerah Provinsi Riau saat ini yaitu SF Hariyanto disebut sebut sedang berupaya turut melobi Kementerian Dalam Negeri agar bisa menjadi Pejabat Gubernur Riau.

Hal ini banyak ditentang masyarakat dan juga Pemuda, karena menurut informasi yang dirangkum Media ini bahwa SF Hariyanto yang juga mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau itu punya banyak masalah alias Track Record yang sangat tidak disukai masyarakat.

Ungkapan ini disampaikan oleh Salah satu Aktivis Anti korupsi yang sangat Getol dalam pergerakan sosial controlnya di Provinsi Riau, yaitu Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Tri Karya (PETIR) Jackson Sihombing.

Jackson mengatakan dalam keterangan Rilisnya, SF Hariyanto yang menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau saat ini tidak layak jadi Pejabat Gubernur Riau.

"Beliau (SF Hariyanto) sepertinya berupaya ingin jadi Gubernur Riau, jadi kalau seandainya pak SF Hariyanto dipilih justru ini akan menimbulkan Kegaduhan di kalangan masyarakat, Kami Menilai Beliau tidak layak menjabat Gubernur Riau, menteri Dalam Negeri harus selektif dan hati hati, track record nya terlalu buruk". Ujar Jackson kepada media ini, Selasa (05/12/2023).

Menurut Jackson, SF Hariyanto dinilai tidak layak menduduki Pj Gubernur Riau dikarenakan banyaknya persoalan berupa dugaan TPPU di KPK baru baru ini tentang gaya hidup mewah.

SF Hariyanto pernah dipanggil KPK terkait dugaan TPPU dan Viral Akibat kehidupan yang Flexing dan Hedon. Yang mana tidak mungkin KPK sembarangan memanggil pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya tanpa ada bukti dan petunjuk yang jelas.

Kemudian Dugaan Keterlibatan SF Hariyanto Sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saat Menjabat Tahun 2013 lalu terkait dugaan mark up pembangunan Kantor PUPR Riau senilai Rp 200 Miliar yang saat ini sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi Riau.

Kemudian dugaan keterlibatan korupsi Pembangunan Jembatan Siak III dimana kondisi jembatan tersebut diketahui besinya sudah turun sehingga Jembatan tersebut hingga sekarang tidak bisa dilalui Dua Jalur.

Selanjutnya SF Hariyanto pernah disebut sebut menerima Rp 350 juta dalam kasus korupsi uang pengganti, Ganti Uang, dan Perjalanan Dinas di Dispenda Riau dengan terpidana Deyu dan Deliana serta juga disebut sebut terlibat Dugaan korupsi pembangunan Flyover Harapan Raya Sudirman.

Jackson juga menilai, bahwa SF Hariyanto adalah "pemain" besar di Provinsi Riau yang diduga mengatur beberapa Proyek di OPD, ia juga dikhawatirkan hanya akan mengutamakan orang-orang disekitarnya.

Untuk itu, PETIR meminta agar Mendagri selektif jika nanti tetap berkeras membawa nama SF Hariyanto kepada Presiden sebagai calon Pj Gubernur Riau mengingat banyaknya jejak persoalan yang menyangkut beliau.

"Kita akan segera menyurati Mendagri dan presiden agar SF Hariyanto ditolak, Karena sesuai Permendagri nantinya ada sembilan nama yang diusulkan untuk dilakukan pembahasan bersama lintas kementerian/non kementerian dan lembaga dalam menyeleksi calon Pj Gubernur agar menjadi tiga nama untuk diajukan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara serta kelayakan calon PJ Gubernur tersebut harus bersih," jelas Jackson.

Jackson juga mengatakan, apabila SF Hariyanto di tetapkan menjadi PJ Gubernur Riau, pihaknya akan melakukan aksi Demo di depan istana presiden tiap minggu.

"Kalau beliau dipilih oleh Mendagri, kami tidak ada pilihan selain melakukan aksi demo tiap minggu di Jakarta, itu akan kami lakukan", ujar Jackson.