Diminta Transparansi Hukum Kegagalan Konstruksi Parit Atmo dan Jangan di Bungkam
Sabtu, 01-06-2024 - 21:30:59 WIB
Baca juga:
   
 

Mediasindonews.com | Rohil – Kegagalan konstruksi yang dialami Jembatan Parit Atmo berlokasi di jalan lingkar pinggir Sungai Rokan Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kota Bagansiapiapi yang viral di Media di duga adanya unsur Markup (Penggelembungan) Anggaran dan kesalahan dari Kontraktor pelaksana inisial B menggunakan PT INDAH KITA LESTARI yang dirental pada saat mengerjakan dengan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa dari Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Rohil Nomor: 602.1/PP-PA/BM-AIR-05/2010, tanggal 25 September 2010 Nilai Rp 5.8 Milyar, di sinyalir kebal hukum.


Adanya kejanggalan dalam kasus kegagalan jembatan Parit Atmo setelah ditelusuri pernah bergulir dipermukaan hukum saat serah terima pengerjaan proyek tersebut tidak diterima oleh KPA Dinas Bina Marga (Sekarang PUTR) Rohil karna tidak sesuai dengan struktur konstruksi miring yang diduga tiang pancang tidak dipasang sesuai bistek menyebabkan pondasi tidak kuat menahan beban konstruksi bodi jembatan dan kendaraan yang melintas di jembatan tersebut.


Pada saat itu kegagalan konstruksi dalam pengerjaan proyek lelang TA 2010 Dinas Bina Marga (Sekarang PUTR) Rokan Hilir yang dikerjakan Kontraktor bersama pihak KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan beberapa Oknum lainnya yang ikut berperan dalam pemeriksaan kegagalan konstruksi Jembatan Parit Atmo membungkam kasus ini agar tidak ditindak lanjuti dan diproses secara hukum.


Mencuatnya kembali kasus kegagalan konstruksi Jembatan Parit Atmo yang Viral dibeberapa Media adanya laporan dari masyarakat dan Dinas Perhubungan segera memutuskan menghimbau angkutan umum yang berbobot berat tidak melintas di jembatan tersebut karena khawatir akan roboh.


Aparat penegak hukum agar segera menindak lanjuti viralnya kegagalan konstruksi yang beredar di Media, jangan ada yang ditutup tutupi dalam permasalahan kegagalan konstruksi Jembatan Parit Atmo yang nyata sekarang kondisinya memprihatinkan.


Jika permasalahan ini tidak segera di tindak lanjuti maka akan ada demo besar besaran meununtut agar kasus kegagalan konstruksi Jembatan Parit Atmo ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.




 
Berita Lainnya :
  • Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
  • Pak Mentrans Tolong kami, Konflik lahan HPL Transmigrasi 1500 H dengan PT. Jatim Jaya Perkasa tuntas Tahun 2026
  • Sosialisasi KUHP Baru: Mabuk di Tempat Umum yang Mengganggu Ketertiban Dapat Didenda Rp 10 Juta
  • Geng Motor Mersahkan Masyarakat diTangkap Polresta Pekanbaru Riau
  • Banjir Merendam Jalan Sudirman Ujung Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    1 Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
    Rabu, 21-08-3024 - 18:56 WIB
    2 Pak Mentrans Tolong kami, Konflik lahan HPL Transmigrasi 1500 H dengan PT. Jatim Jaya Perkasa tuntas Tahun 2026
    Senin, 12-01-2026 - 08:39 WIB
    3 Sosialisasi KUHP Baru: Mabuk di Tempat Umum yang Mengganggu Ketertiban Dapat Didenda Rp 10 Juta
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:37 WIB
    4 Geng Motor Mersahkan Masyarakat diTangkap Polresta Pekanbaru Riau
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:34 WIB
    5 Banjir Merendam Jalan Sudirman Ujung Pekanbaru
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:33 WIB
    6 Mengusut Akar Korupsi di Balik Hancurnya Kebun Karet Pemda Kuansing
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:30 WIB
    7 Pemprov Riau Buka Seleksi Terbuka untuk 69 Jabatan Kepala Sekolah SMA/SMK
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:26 WIB
    8 Walikota Pekanbaru Dikabarkan Rombak Pejabat Eselon III dan IV Hari Ini
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:23 WIB
    9 Pemprov Riau Segera Bentuk Pansel Baru untuk Seleksi Ulang Komisaris, Dirut dan Direksi BRK Syariah
    Rabu, 07-01-2026 - 20:41 WIB
    10 Libatkan Kemendagri, Penetapan APBD Pekanbaru Tahun 2026 Direncanakan Besok
    Rabu, 07-01-2026 - 20:40 WIB
    11 Plt Gubri Bakal Lantik 15 Pejabat Eselon II Pekan Depan
    Rabu, 07-01-2026 - 20:38 WIB
    12 SPPD dan Sosper Fiktif Diduga Masih Terjadi di Sekretariat DPRD Riau Pada Tahun 2025
    Rabu, 07-01-2026 - 20:36 WIB
    13 Kalapas Bagansiapiapi Beri Pengarahan WBP, Tekankan Disiplin, Keamanan, dan Kesehatan
    Senin, 05-01-2026 - 21:21 WIB
    14 Pengarahan Awal Tahun 2026, Kalapas Bagansiapiapi Tegaskan WBP Agar Patuhi Peraturan 
    Senin, 05-01-2026 - 21:18 WIB
    15 Perusahaan Pers Tidak Wajib Terdaftar di Dewan Pers dan Wartawan Tidak Diwajibkan UKW, Namun Profesionalisme Tetap Berlandaskan UU Pers
    Senin, 05-01-2026 - 21:14 WIB
    16 Plt Gubernur Riau Bongkar Borok BUMD: Struktur Gemuk, Kinerja Mandek, PAD Merosot
    Minggu, 04-01-2026 - 21:31 WIB
    17 Kontrak Senyap Rp Triliunan? Pemprov Riau Tak Tahu, Aryaduta Sudah Dikunci Lippo
    Minggu, 04-01-2026 - 21:27 WIB
    18 Empat Tersangka Perambahan Kawasan TAHURA OKH Di Kab. Tanjabtin,  Provinsi Jambi Siap Didangkak
    Minggu, 04-01-2026 - 21:25 WIB
    19 RMRB Bersilaturahmi Dengan LAMR Riau, Ketum DPP Akel , Mari Bersama Jaga Marwah Riau
    Kamis, 01-01-2026 - 11:37 WIB
    20 Bomen : Negara dan Lembaga Publik tidak Punya Kewenangan Menentukan “Kelayakan Wartawan
    Kamis, 01-01-2026 - 11:30 WIB
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © mediasindonews.com