Diminta Transparansi Hukum Kegagalan Konstruksi Parit Atmo dan Jangan di Bungkam
Sabtu, 01-06-2024 - 21:30:59 WIB
Baca juga:
   
 

Mediasindonews.com | Rohil – Kegagalan konstruksi yang dialami Jembatan Parit Atmo berlokasi di jalan lingkar pinggir Sungai Rokan Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kota Bagansiapiapi yang viral di Media di duga adanya unsur Markup (Penggelembungan) Anggaran dan kesalahan dari Kontraktor pelaksana inisial B menggunakan PT INDAH KITA LESTARI yang dirental pada saat mengerjakan dengan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa dari Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Rohil Nomor: 602.1/PP-PA/BM-AIR-05/2010, tanggal 25 September 2010 Nilai Rp 5.8 Milyar, di sinyalir kebal hukum.


Adanya kejanggalan dalam kasus kegagalan jembatan Parit Atmo setelah ditelusuri pernah bergulir dipermukaan hukum saat serah terima pengerjaan proyek tersebut tidak diterima oleh KPA Dinas Bina Marga (Sekarang PUTR) Rohil karna tidak sesuai dengan struktur konstruksi miring yang diduga tiang pancang tidak dipasang sesuai bistek menyebabkan pondasi tidak kuat menahan beban konstruksi bodi jembatan dan kendaraan yang melintas di jembatan tersebut.


Pada saat itu kegagalan konstruksi dalam pengerjaan proyek lelang TA 2010 Dinas Bina Marga (Sekarang PUTR) Rokan Hilir yang dikerjakan Kontraktor bersama pihak KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan beberapa Oknum lainnya yang ikut berperan dalam pemeriksaan kegagalan konstruksi Jembatan Parit Atmo membungkam kasus ini agar tidak ditindak lanjuti dan diproses secara hukum.


Mencuatnya kembali kasus kegagalan konstruksi Jembatan Parit Atmo yang Viral dibeberapa Media adanya laporan dari masyarakat dan Dinas Perhubungan segera memutuskan menghimbau angkutan umum yang berbobot berat tidak melintas di jembatan tersebut karena khawatir akan roboh.


Aparat penegak hukum agar segera menindak lanjuti viralnya kegagalan konstruksi yang beredar di Media, jangan ada yang ditutup tutupi dalam permasalahan kegagalan konstruksi Jembatan Parit Atmo yang nyata sekarang kondisinya memprihatinkan.


Jika permasalahan ini tidak segera di tindak lanjuti maka akan ada demo besar besaran meununtut agar kasus kegagalan konstruksi Jembatan Parit Atmo ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.




 
Berita Lainnya :
  • Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
  • DPRD Riau Sahkan 3 Ranperda, Diantaranya: Ranperda APBD-P 2025 dan Kawasan Pemukiman
  • Polda Riau Kembalikan Rumah dan Apartemen Milik Muflihun
  • Keuangan Daerah Defisit, Sekdaprov Riau Pertimbangkan Turunkan TPP
  • Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Riau 2025, Target Pendapatan Turun Rp91 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
    02 DPRD Riau Sahkan 3 Ranperda, Diantaranya: Ranperda APBD-P 2025 dan Kawasan Pemukiman
    03 Polda Riau Kembalikan Rumah dan Apartemen Milik Muflihun
    04 Keuangan Daerah Defisit, Sekdaprov Riau Pertimbangkan Turunkan TPP
    05 Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Riau 2025, Target Pendapatan Turun Rp91 Miliar
    06 Said dan Fahmi Disebut Calon Kuat Sekda Dumai, H Paisal: Tidak Ada Pejabat Titipan
    07 Kejuaraan Renang Bupati Rokan Hilir (Rohil) Cup Tahun 2025 resmi dibuka
    08 Wawako Dumai Lantik 21 Pejabat Eselon II, Dorong Inovasi dan Disiplin Aparatur
    09 Jangan Korbankan Rakyat! Bupati Kuansing Ancam Tutup Akses Jalan untuk PT. RAPP
    10 Wali Kota Pekanbaru Ingatkan Camat dan Lurah Harus Turun Lapangan
    11 Pesantren: Menjadi Rumah Kedua yang Benar-Benar Menjaga Anak Bangsa
    12 Agung Nugroho Kumpulkan Seluruh Camat dan Lurah di TPA Muara Fajar, Ini Tujuannya
    13 Malam-Malam Bupati Lantik 16 Orang Pejabat Eselon II, Minta Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat
    14 Sabaruddin (1954-2021): “Icuk Sugiarto” dari Kuantan Singingi
    15 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Dideportasi dari Malaysia ke Dumai
    16 Hari Ini Pemprov Riau Tunjuk 19 Plt Isi Kekosongan OPD
    17 Pimpinan DPRD Riau Dukung Langkah Tegas Pemprov Riau, Kendaraan Operasional Harus Gunakan Plat BM
    18 Lima Daerah Usulkan Evaluasi APBD Perubahan 2025 ke Pemprov Riau
    19 Tidak Banding, Eks Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Cs Terima Vonis Hakim
    20 Sekda Riau Tegaskan Mutasi Eselon II Bukan Karena Faktor Kedekatan, Tapi Kinerja
    21 Wako H. Paisal Lantik Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Dumai
    22 Mantan Direktur PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir Jadi Tersangka Korupsi
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © mediasindonews.com