Sekretaris Jenderal PAN Nilai Penyaluran Subsidi Tidak Tepat Sasaran, Ini Kata Eddy Soeparno
Selasa, 31-05-2022 - 14:22:39 WIB
Baca juga:
   
 

Mediasindonews.com | Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji ulang mekanisme penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sekretaris Jenderal PAN itu menilai sistem penyaluran subsidi yang berlaku saat ini tidak tepat sasaran.

"Dari awal kami sudah minta agar dilakukan evaluasi terhadap mekanisme subsidi. Jangan subsidi (BBM) ke barang, tapi langsung ke orang atau penerima," ujar Eddy saat dihubungi pada Selasa, (31/5/2022).

Menurut Eddy, selama ini penyaluran subsidi BBM memiliki risiko tinggi terhadap kebocoran dan tidak tepat sasaran. Musababnya, subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dan industri besar.

Meski demikian, perubahan mekanisme penyaluran subsidi BBM harus mempertimbangkan pelbagai hal. Salah satunya adalah pemutakhiran atau pembaruan data penerima bantuan.

"Sumber data harus akurat," ucap Eddy. Selain itu, penyaluran subsidi perlu diikuti dengan peraturan atau payung hukum yang mengatur mekanismenya agar dapat diawasi. Tindakan-tindakan penyaluran subsidi yang menyeleweng, kata Eddy, dapat langsung ditangani oleh penegak hukum.

"Jadi idenya (perubahan mekanisme subsidi) bagus dan kita akan dukung, tapi mekanisme pelaksanaannya harus dikaji saksama supaya tidak menimbulkan problem baru," kata Eddy.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mengusulkan agar pemerintah mengatur peruntukan penggunaan BBM jenis Pertalite. Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan BBM itu sebaiknya dikhususkan bagi sepeda motor, transportasi umum, dan angkutan barang.

"Kalau berhasil itu bagus untuk mengurangi beban Pertamina dan Kementerian Keuangan," kata Djoko dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia.

Pengkhususan tersebut bermaksud memperkecil beban subsidi dan kompensasi yang saat ini ditanggung perusahaan minyak negara. Musababnya bila merujuk kondisi saat ini, Djoko berujar kelompok masyarakat kelas menengah ke atas juga ikut menikmati subsidi BBM.

Hal itu tampak dari pengendara mobil yang banyak menggunakan Pertalite di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun mendatang. Sementara itu, dia menuturkan, pengendara motor relatif berasal dari kelompok masyarakat dengan situasi perekonomian yang pas-pasan.

Dengan demikian, dia melihat perlu ada pengalihan subsidi BBM sepenuhnya ke golongan masyarakat itu. "Pesepeda motor kan ekonominya kita tahu tidak semampu orang yang beli mobil, wajar dikasih Pertalite, kalau angkutan umum kan untuk masyarakat dan juga angkutan sembako," ucapnya. (SHI GROUP)

Sumber: bisnis.tempo.co

Editor: Rati




 
Berita Lainnya :
  • Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
  • DPRD Riau Sahkan 3 Ranperda, Diantaranya: Ranperda APBD-P 2025 dan Kawasan Pemukiman
  • Polda Riau Kembalikan Rumah dan Apartemen Milik Muflihun
  • Keuangan Daerah Defisit, Sekdaprov Riau Pertimbangkan Turunkan TPP
  • Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Riau 2025, Target Pendapatan Turun Rp91 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
    02 DPRD Riau Sahkan 3 Ranperda, Diantaranya: Ranperda APBD-P 2025 dan Kawasan Pemukiman
    03 Polda Riau Kembalikan Rumah dan Apartemen Milik Muflihun
    04 Keuangan Daerah Defisit, Sekdaprov Riau Pertimbangkan Turunkan TPP
    05 Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Riau 2025, Target Pendapatan Turun Rp91 Miliar
    06 Said dan Fahmi Disebut Calon Kuat Sekda Dumai, H Paisal: Tidak Ada Pejabat Titipan
    07 Kejuaraan Renang Bupati Rokan Hilir (Rohil) Cup Tahun 2025 resmi dibuka
    08 Wawako Dumai Lantik 21 Pejabat Eselon II, Dorong Inovasi dan Disiplin Aparatur
    09 Jangan Korbankan Rakyat! Bupati Kuansing Ancam Tutup Akses Jalan untuk PT. RAPP
    10 Wali Kota Pekanbaru Ingatkan Camat dan Lurah Harus Turun Lapangan
    11 Pesantren: Menjadi Rumah Kedua yang Benar-Benar Menjaga Anak Bangsa
    12 Agung Nugroho Kumpulkan Seluruh Camat dan Lurah di TPA Muara Fajar, Ini Tujuannya
    13 Malam-Malam Bupati Lantik 16 Orang Pejabat Eselon II, Minta Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat
    14 Sabaruddin (1954-2021): “Icuk Sugiarto” dari Kuantan Singingi
    15 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Dideportasi dari Malaysia ke Dumai
    16 Hari Ini Pemprov Riau Tunjuk 19 Plt Isi Kekosongan OPD
    17 Pimpinan DPRD Riau Dukung Langkah Tegas Pemprov Riau, Kendaraan Operasional Harus Gunakan Plat BM
    18 Lima Daerah Usulkan Evaluasi APBD Perubahan 2025 ke Pemprov Riau
    19 Tidak Banding, Eks Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Cs Terima Vonis Hakim
    20 Sekda Riau Tegaskan Mutasi Eselon II Bukan Karena Faktor Kedekatan, Tapi Kinerja
    21 Wako H. Paisal Lantik Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Dumai
    22 Mantan Direktur PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir Jadi Tersangka Korupsi
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © mediasindonews.com