Mediasindonews.com I Pekanbaru - Provinsi Riau memiliki luasan lahan perkebunan sawit mencapai 4 juta hektare (Ha). Dari jutaan luas perkebunan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mengambil peran menggarap potensi tersebut dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perkebunan.

Rencana pembentukan BUMD Perkebunan tersebut disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid usai melakukan rapat dengan Dinas Perkebunan Riau, Rabu (5/3/2025).

"Saya ingin membuat namanya BUMD Perkebunan. Masa iya kita di Riau punya luas perkebunan sawit banyak, tapi kita tidak ada BUMD yang mengurus perkebunan sawit," kata Gubri.

Karena itu, Gubri minta Dinas Perkebunan Riau membahas bagaimana caranya Pemprov Riau memiliki BUMD Perkebunan. Termasuk melakukan kajian berapa ribu hektar lahan yang bisa digarap untuk dikelola BUMD Perkebunan nanti.

"Saya minta Pak Kadis Perkebunan (Syahrial Abdi) buat formulasinya, kita akan mendirikan BUMD Perkebunan. Mudah-mudahan dalam waktu tak lama, pak Kadis sudah melakukan kajian dengan luasan yang ada," pintanya.

Gagasan penggarapan sektor perkebunan tersebut lebih pada pemanfaatan lahan usaha yang sebelumnya bermasaah secara hukum. Gugatan pemerintah yang sudah dimenangkan di pengadilan dan berstatus inkrah secara hukum akan dimanfaatkan oleh Pemprov Riau.

"Tadi ada laporan dari pak Yanto (Wagubri) bahwa sudah ada lahan perkebunan kita yang inkrah di Rokan Hilir. Itu luasnya mencapai ratusan hektare. Nanti diambil daerah kita kelola melalui badan usaha," ujar Gubri.

Gubri berharap, upaya ini dapat menjadi satu peluang bisnis baru sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov Riau nantinya. "Kita upayakan, makanya kita minta formulasinya dulu dari pak Kadis, semua sektor perkebunan yang bisa menghasilkan PAD untuk digali," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi menyatakan siap menindaklanjuti harapan Gubri tersebut. Termasuk kajian potensi dan lahan sawit yang bakal bisa digarap.

Salah satu BUMD Riau, PT Sarana Pembamgunan Riau (SPR) memiliki anak usaha bernama SPR Trada. Upaya yang sudah dilakukan anak perusahaan ini menjajaki peluang bisnis di industri peternakan sapi perah di Riau.

Apakah SPR Trada bisa mengcover gagasan Gubri Wahid untuk mengelola perkebunan. Syahrial belum bisa memastikan. Karena itu, perlunya pengkajian lebih mendalam sebelum keputusan diambil.

"Yang jelas harus sesuai core bisnisnya. Atau kita bentuk BUMD yang baru. Nanti kita tindaklanjuti hasil kajian kepada gubernur," katanya.