Mediasindonews.com I Inhu– Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengusulkan solusi pola sharing antara pemerintah dan perusahaan tambang serta perkebunan dalam upaya memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan parah di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Hal ini disampaikan saat meninjau kondisi jalan yang rusak akibat aktivitas kendaraan berat di Kecamatan Kelayang, Inhu, Riau, Senin (17/03/2025).

Gubernur menyebutkan bahwa berdasarkan laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), terdapat sekitar 10 kilometer ruas jalan di Kecamatan Kelayang yang mengalami kerusakan. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemprov Riau tidak bisa sepenuhnya menanggung perbaikan infrastruktur tersebut.

"Saya tanya tadi sama Kepala Dinas PU, kira-kira ada 10 kilometer yang rusak. Saya minta partisipasi dari para pengusaha karena Pemprov Riau saat ini mengalami defisit anggaran yang luar biasa. Tidak mungkin semua bisa kami tangani," ujar Gubernur Abdul Wahid.

Ia meminta agar perusahaan tambang dan perkebunan di daerah tersebut turut serta dalam perbaikan jalan yang rusak. Dengan pola sharing, diharapkan ada pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta.

"Nanti kita minta kesanggupan dari perusahaan pertambangan untuk ikut menyelesaikan perbaikan jalan. Setidak-tidaknya, kalau kita selesaikan bersama, kerusakannya bisa berkurang," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa solusi ini diambil agar masyarakat tetap nyaman beraktivitas tanpa harus terganggu oleh jalan yang rusak. Di satu sisi, perusahaan tetap dapat beroperasi dengan baik.

"Kita juga tidak mau ribut-ribut soal ini. Yang penting, kita carikan solusi terbaik sehingga lebih nyaman, masyarakat bisa beraktivitas, dan perusahaan juga tidak terganggu. Dengan begitu, tingkat kecelakaan di jalan ini bisa berkurang," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, menyambut baik usulan Gubernur Riau terkait perbaikan jalan dengan pola sharing. Ia menyebut bahwa langkah ini merupakan gagasan baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya.

"Ini memang salah satu usulan dari Gubernur Riau yang saya rasa sangat luar biasa dan belum pernah kita laksanakan. Kita berharap persoalan jalan ini bisa menemukan solusi terbaik," ujar Bupati.

Diungkapkan, perlu ada kontribusi nyata dari perusahaan tambang dan perkebunan dalam perbaikan jalan. Dengan estimasi panjang jalan rusak mencapai 10 kilometer, maka kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 100 miliar untuk peningkatan ruas jalan secara optimal.

"Kalau ini ada sekitar 10 kilometer, maka kebutuhan anggaran kita tentu lebih kurang Rp 100 miliar untuk penyelesaian peningkatan jalannya," tegasnya.

Namun, ia juga menekankan bahwa solusi jangka panjang yang paling ideal adalah membangun jalan khusus untuk angkutan pertambangan. Jika kendaraan berat tetap melewati jalan umum, maka perbaikan jalan hanya akan bersifat sementara dan tidak bertahan lama.

"Saya rasa jalan alternatif atau jalan khusus pertambangan itu wajib dibangun sampai tujuan akhirnya. Kalau masih melewati jalan umum, ini hanya solusi sementara, karena sudah berulang kali dicoba dan tetap rusak," pungkasnya.