Mediasindonews.com I Pekanbaru - Setelah diam, Wagub Riau SF Hariyanto akhirnya bicara menanggapi gaduh Pemprov Riau bangkrut akibat APBD 2025 menanggung utang Rp 2,2 triliun. Dia menyebut kabar itu perlu diluruskan agar tak melebar liar ke publik. Kondisi APBD Riau hanya defisit ratusan miliar.

“Soal defisit anggaran Rp 2,2 triliun. Itu data dari mana? Tidak benar datanya, makanya perlu saya luruskan. Pemprov Riau defisit hanya Rp 132 miliar, saya punya datanya,” ungkap Wagub SF Hariyanto, kemarin. Dia menyebutkan, gaduh setelah realisasi penerimaan APBD target Rp 11 triliun hanya terealisasi Rp 9,4 triliun.

“Inilah salah satu faktor utamanya,"tegas dia. Defisit juga akibat jatah participating interest (PI) Blok Rokan tahun 2024 target Rp 1,6 triliun, ternyata hanya dapat Rp 200 miliar. Jatah harus dibagi 50 persen ke Pemprov dan 50 persen sisanya ke kabupaten/kota di Riau. Sebab, Pertamina Hulu Rokan, kontraktor Blok Rokan, lagi perlu duit guna mengejar target lifting minyak satu juta barel per hari.

Sejak Inpres penghematan besar-besaran Presiden Prabowo, duit hasil rasionalisasi APBD tadi menjadi solusi menambal defisit. Sebab, kata dia, setelah penyisiran terkumpul Rp 386 miliar. “Ini kan potensi saving anggaran kita,” beber mantan Pj. Gubernur Riau itu.

Pemprov juga terbantu kebijakan penundaan pengangkatan ASN, meskipun akhirnya kompromi di Juni dan Oktober. Pemprov telah menganggarkan gaji rekrutan PPPK dan CPNS bulan Januari-Desember 2025. Dengan begitu, duit teranggarkan hanya terpakai nantinya selama enam bulan saja. Selebihnya menjadi saving Pemprov.

"Artinya, kita ada tambahan saving anggaran mencapai Rp 419 miliar. Jika ditotalkan ada hampir Rp 800 miliar saving anggaran kita. Inikan artinya uang kita ada kok,” sebut mantan Sekdaprov Riau itu. Bagaimana dengan tunda bayar Rp 916 miliar. Pemprov telah menyelesaikan dengan pergeseran anggaran kegiatan tahun 2025 kepada OPD terkait.

“Itu sudah dibebankan kepada masing-masing OPD agar dilakukan pergeseran, kembalikan ke situ (tunda bayar),” jelas dia. Pung, dengan tunda salur ke kabupaten/kota, Pemprov telah menganggarkan Rp 1,2 triliun di APBD 2025. Skemanya, Rp 550 miliar menyelesaikan tunda salur tahun 2024, dan Rp 740 miliar membayar kewajiban transfer Pemprov ke Pemko/Pemkab di tahun 2025.

Baca juga : Berkaca Sejarah, Penundaan Pemilu Bukan Ikhwal Tabu?
Dia mengaku telah mengkoordinasikan itu ke Gubernur Wahid, selanjutnya Pemprov lewat TAPD Riau menyelesaikan gaduh defisit APBD Riau hingga triliunan. “Jadi clean and clear ya, defisit kita cuma Rp132 miliar. Saya juga sudah minta TAPD memberikan data valid dan jangan sepotong-sepotong, biar tidak menjadi informasi simpang siur dan menimbulkan kegaduhan di publik," tegas Hariyanto.

Seperti diketahui, sebelum terpilih menjadi Wagub hasil Pilgub Riau 2024, dia menjabat Pj. Gubernur Riau. Sebelum itu, Hariyanto menjabat Sekdaprov Riau hingga September 2024. Sebagai Sekdaprov, dia menjadi Ketua TAPD Pemprov membahas APBD dengan DPRD Riau, termasuk APBD menjadi pergunjingan.