PEKANBARU - Rencana kenaikan tarif parkir tepi jalan umum yang dimulai pada 1 September 2022 mendatang, kembali dipertanyakan pihak legislatif di DPRD Kota Pekanbaru, terutama dasar hukum yang digunakan Pemko Pekanbaru pada perubahan tarif parkir di Kota Pekanbaru, dimana tarif parkir naik Rp. 1.000 dari tarif sebelumnya.

DPRD Kota Pekanbaru tetap melakukan penolakan atas kebijakan yang dikeluarkan Dishub Kota Pekanbaru, bukan tak ingin menaikkan PAD, melainkan masih mempertanyakan dasar hukumnya.

"Saya menolak kalau soal tarif parkir, dasar dinaikkannya apa?," tanya Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, Selasa (30/8/2022).

Azwendi menuturkan, Dishub Kota Pekanbaru menaikkan tarif parkir ini hanya dengan 'modal' Peraturan Wali Kota (Perwako) saja, tanpa merubah Perda yang saat ini tengah dipakai kerjasama dengan PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) semenjak satu tahun belakangan.

"Harus ada Perda-nya, ini kalau kenaikan tarif dilakukan dengan Perwako saja artinya ini melanggar ketentuan yang ada. Dan kalaupun memang bisa dengan Perwako, dasar hukum Perwako ini apa?" sambung Azwendi lagi.

Seandainya Pemko Pekanbaru masih 'ngotot' untuk menaikkan tarif parkir, Azwendi khawatir ketentuan ini akan digugat kembali oleh masyarakat ke Pengadilan lantaran dasar hukumnya tidak jelas.

"Nanti jangan sampai diguagat oleh masyarakat lagi, contohnya soal sampah kemarin, digugat dan kita kalah, dan jangan terulang lagi lah, kita malu," tegas Politisi Demokrat itu.

"Tarif parkir, retribusi, pajak, itu harus memiliki legitimasti yang kuat, dan itu Perda. Kalau hanya dengan Perwako saya kurang setuju," sambungnya.

Kedepan, DPRD Kota Pekanbaru akan mengambil langkah studi banding ke Pemprov Riau, jika ternyata memang benar Pemko Pekanbaru menaikkan tarif parkir per 1 September 2022 nanti.

"Kami akan melakukan studi dulu ke Provinsi, apakah Pemprov menyetujui Perwako tersebut. Kan tidak rasional juga kenaikan tanpa Perda ini," pungkasnya.

Sumber : Halloriau.com