PEKANBARU - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) menyuarakan 9 tuntutan yang didesak harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti dalam tempo secepatnya oleh Pemprov Riau.

9 tuntutan tersebut disampaikan langsung oleh massa aksi di depan Gubernur Riau, Syamsuar.

"Pertama, menuntut dan mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan konflik agraria dan Karhutla yang ada serta membuka kejelasan terkait konflik lahan pemerintah yang ada di kawasan Universitas Riau," kata Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Unri, Khoirul Basar.

Kemudian, menuntut dan mendesak Gubernur Riau untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur jalanan rusak yang ada di Provinsi Riau.

Ketiga, massa menuntut Gubernur Riau untuk mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada Pertamina Hulu Rokan serta menjamin pencairan PI10% sebelum habisnya masa jabatan.

Keempat, massa mendesak Gubernur Riau untuk bersikap tegas dengan mengeluarkan peraturan daerah untuk menolak adanya tindakan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Provinsi Riau.

"Kelima, mendesak Gubernur Riau membuka transparansi pengelolaan sistem pendidikan serta menyelesaikan permasalahan angka anak putus sekolah yang tinggi di Provinsi Riau," urainya.

Keenam, menuntut Gubernur Riau untuk memberhentikan perusahaan ilegal yang tidak menggunakan IUP dan menindak tegas permasalahan AMDAL yang berdampak berupa perusakan air, udara, dan tanah yang ada di Provinsi Riau.

Ketujuh, mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan semua temuan konflik korupsi jual beli bangku di dunia pendidikan Riau sebelum berakhirnya masa jabatan.

Selanjutnya, mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan kasus KKN, korupsi infrastruktur terbengkalai, dan kasus dinas-dinas terkait yang bermasalah di lingkaran Provinsi Riau.

"Dan kesembilan, menuntut Gubernur Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau untuk menyelesaikan segala bentuk yang menjadi janji kampanye dan memberikan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Riau seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan, karhutla serta konflik lahan yang ada di Riau," tukasnya.

Kemudian, tuntutan tersebut dibarengi dengan hasil kajian BEM Unri diserahkan kepada Gubernur Syamsuar.

Saat ini, mahasiswa telah membubarkan diri dengan tertib.