Sekretaris Jenderal PAN Nilai Penyaluran Subsidi Tidak Tepat Sasaran, Ini Kata Eddy Soeparno
Selasa, 31-05-2022 - 14:22:39 WIB
Baca juga:
   
 

Mediasindonews.com | Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji ulang mekanisme penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sekretaris Jenderal PAN itu menilai sistem penyaluran subsidi yang berlaku saat ini tidak tepat sasaran.

"Dari awal kami sudah minta agar dilakukan evaluasi terhadap mekanisme subsidi. Jangan subsidi (BBM) ke barang, tapi langsung ke orang atau penerima," ujar Eddy saat dihubungi pada Selasa, (31/5/2022).

Menurut Eddy, selama ini penyaluran subsidi BBM memiliki risiko tinggi terhadap kebocoran dan tidak tepat sasaran. Musababnya, subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dan industri besar.

Meski demikian, perubahan mekanisme penyaluran subsidi BBM harus mempertimbangkan pelbagai hal. Salah satunya adalah pemutakhiran atau pembaruan data penerima bantuan.

"Sumber data harus akurat," ucap Eddy. Selain itu, penyaluran subsidi perlu diikuti dengan peraturan atau payung hukum yang mengatur mekanismenya agar dapat diawasi. Tindakan-tindakan penyaluran subsidi yang menyeleweng, kata Eddy, dapat langsung ditangani oleh penegak hukum.

"Jadi idenya (perubahan mekanisme subsidi) bagus dan kita akan dukung, tapi mekanisme pelaksanaannya harus dikaji saksama supaya tidak menimbulkan problem baru," kata Eddy.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mengusulkan agar pemerintah mengatur peruntukan penggunaan BBM jenis Pertalite. Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan BBM itu sebaiknya dikhususkan bagi sepeda motor, transportasi umum, dan angkutan barang.

"Kalau berhasil itu bagus untuk mengurangi beban Pertamina dan Kementerian Keuangan," kata Djoko dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia.

Pengkhususan tersebut bermaksud memperkecil beban subsidi dan kompensasi yang saat ini ditanggung perusahaan minyak negara. Musababnya bila merujuk kondisi saat ini, Djoko berujar kelompok masyarakat kelas menengah ke atas juga ikut menikmati subsidi BBM.

Hal itu tampak dari pengendara mobil yang banyak menggunakan Pertalite di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun mendatang. Sementara itu, dia menuturkan, pengendara motor relatif berasal dari kelompok masyarakat dengan situasi perekonomian yang pas-pasan.

Dengan demikian, dia melihat perlu ada pengalihan subsidi BBM sepenuhnya ke golongan masyarakat itu. "Pesepeda motor kan ekonominya kita tahu tidak semampu orang yang beli mobil, wajar dikasih Pertalite, kalau angkutan umum kan untuk masyarakat dan juga angkutan sembako," ucapnya. (SHI GROUP)

Sumber: bisnis.tempo.co

Editor: Rati




 
Berita Lainnya :
  • Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
  • Pak Mentrans Tolong kami, Konflik lahan HPL Transmigrasi 1500 H dengan PT. Jatim Jaya Perkasa tuntas Tahun 2026
  • Sosialisasi KUHP Baru: Mabuk di Tempat Umum yang Mengganggu Ketertiban Dapat Didenda Rp 10 Juta
  • Geng Motor Mersahkan Masyarakat diTangkap Polresta Pekanbaru Riau
  • Banjir Merendam Jalan Sudirman Ujung Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    1 Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
    Rabu, 21-08-3024 - 18:56 WIB
    2 Pak Mentrans Tolong kami, Konflik lahan HPL Transmigrasi 1500 H dengan PT. Jatim Jaya Perkasa tuntas Tahun 2026
    Senin, 12-01-2026 - 08:39 WIB
    3 Sosialisasi KUHP Baru: Mabuk di Tempat Umum yang Mengganggu Ketertiban Dapat Didenda Rp 10 Juta
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:37 WIB
    4 Geng Motor Mersahkan Masyarakat diTangkap Polresta Pekanbaru Riau
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:34 WIB
    5 Banjir Merendam Jalan Sudirman Ujung Pekanbaru
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:33 WIB
    6 Mengusut Akar Korupsi di Balik Hancurnya Kebun Karet Pemda Kuansing
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:30 WIB
    7 Pemprov Riau Buka Seleksi Terbuka untuk 69 Jabatan Kepala Sekolah SMA/SMK
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:26 WIB
    8 Walikota Pekanbaru Dikabarkan Rombak Pejabat Eselon III dan IV Hari Ini
    Sabtu, 10-01-2026 - 18:23 WIB
    9 Pemprov Riau Segera Bentuk Pansel Baru untuk Seleksi Ulang Komisaris, Dirut dan Direksi BRK Syariah
    Rabu, 07-01-2026 - 20:41 WIB
    10 Libatkan Kemendagri, Penetapan APBD Pekanbaru Tahun 2026 Direncanakan Besok
    Rabu, 07-01-2026 - 20:40 WIB
    11 Plt Gubri Bakal Lantik 15 Pejabat Eselon II Pekan Depan
    Rabu, 07-01-2026 - 20:38 WIB
    12 SPPD dan Sosper Fiktif Diduga Masih Terjadi di Sekretariat DPRD Riau Pada Tahun 2025
    Rabu, 07-01-2026 - 20:36 WIB
    13 Kalapas Bagansiapiapi Beri Pengarahan WBP, Tekankan Disiplin, Keamanan, dan Kesehatan
    Senin, 05-01-2026 - 21:21 WIB
    14 Pengarahan Awal Tahun 2026, Kalapas Bagansiapiapi Tegaskan WBP Agar Patuhi Peraturan 
    Senin, 05-01-2026 - 21:18 WIB
    15 Perusahaan Pers Tidak Wajib Terdaftar di Dewan Pers dan Wartawan Tidak Diwajibkan UKW, Namun Profesionalisme Tetap Berlandaskan UU Pers
    Senin, 05-01-2026 - 21:14 WIB
    16 Plt Gubernur Riau Bongkar Borok BUMD: Struktur Gemuk, Kinerja Mandek, PAD Merosot
    Minggu, 04-01-2026 - 21:31 WIB
    17 Kontrak Senyap Rp Triliunan? Pemprov Riau Tak Tahu, Aryaduta Sudah Dikunci Lippo
    Minggu, 04-01-2026 - 21:27 WIB
    18 Empat Tersangka Perambahan Kawasan TAHURA OKH Di Kab. Tanjabtin,  Provinsi Jambi Siap Didangkak
    Minggu, 04-01-2026 - 21:25 WIB
    19 RMRB Bersilaturahmi Dengan LAMR Riau, Ketum DPP Akel , Mari Bersama Jaga Marwah Riau
    Kamis, 01-01-2026 - 11:37 WIB
    20 Bomen : Negara dan Lembaga Publik tidak Punya Kewenangan Menentukan “Kelayakan Wartawan
    Kamis, 01-01-2026 - 11:30 WIB
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © mediasindonews.com