Terapkan Restorative Justice, Kejari Dumai Hentikan Penuntutan Terhadap 3 Perkara
Jumat, 25-10-2024 - 23:03:55 WIB
Baca juga:
   
 

Mediasindonews.com I Dumai – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai kembali menghentikan penuntutan terhadap 3 perkara melalui restorative justisce (RJ) atau keadilan restoratif.


Kali ini pria yang berumur 32 tahun bernama Dian Pradita, Wanita yang berumur 37 Tahun bernama Tamara Adelia dan Wanita berumur 37 Tahun bernama Permata Sari resmi bebas dari jeratan hukum.


Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dumai Pri Wijeksono, SH., MH., melalui Kepala Seksi Intelijen Andreas Tarigan, SH., MH., yang didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Hendar Rasyid Nasution, SH., MH., dan juga Jaksa yang menangani perkara sekaligus jaksa fasilitator yakni Tabah Santoso, SH., MH. dan Roslina, SH., membenarkan hal tersebut, penghentian penuntutan perkara tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) saat dilakukan ekspose yang dipimpin Direktur Orang dan Harta Benda (OHARDA) Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) pada hari, Selasa tanggal 22 Oktober 2024.


”Permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap 3 (tiga) tersangka yang sebelumnya telah mendapat persetujuan oleh JAMPIDUM melalui Direktur OHARDA JAMPIDUM dalam Conference Ekspose yang diikuti juga oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Wakajati Riau) Rini Hartatie, SH., MH., dan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Silpia Rosalina, SH., MH,” kata Kajari Dumai.


Dijelaskannya, bahwa Dian Pradita sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 480 KUHPidana, yakni terkait tindak pidana penadahan. Sedangkan Tamara Adelia dan Permata Sari diduga melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terkait tindak pidana penganiayaan.


Pengajuan perkara pidana di wilayah hukum Kejari Dumai untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif disetujui oleh JAMPIDUM Kejaksaan Agung RI.


Hal ini dengan pertimbangan telah memenuhi Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAMPIDUM Nomor 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.


Alasan Penghentian
Adapun alasan pemberian penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diberikan yaitu:


1. Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memberikan maaf kepada tersangka;


2. Tersangka belum pernah dihukum;


3. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;


4. Ancaman pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;


5. Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:


6. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela (tanpa syarat) dimana kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan ke persidangan;


7. Masyarakat merespon positif penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.


Sampai dengan bulan Oktober Tahun 2024, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dari Kejari Dumai dan telah di setujui oleh JAMPIDUM Kejaksaan Agung RI berjumlah sebanyak 6 (enam) perkara.


“Dengan disetujuinya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut, menunjukan bahwa Kejaksaan Negeri Dumai memiliki komitmen yang kuat dalam menegakkan hukum secara humanis agar tercapai keadilan di tengah masyarakat Kota Dumai,” pungkas Kajari Dumai Pri Wijeksono.




 
Berita Lainnya :
  • Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
  • DPRD Riau Sahkan 3 Ranperda, Diantaranya: Ranperda APBD-P 2025 dan Kawasan Pemukiman
  • Polda Riau Kembalikan Rumah dan Apartemen Milik Muflihun
  • Keuangan Daerah Defisit, Sekdaprov Riau Pertimbangkan Turunkan TPP
  • Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Riau 2025, Target Pendapatan Turun Rp91 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
    02 DPRD Riau Sahkan 3 Ranperda, Diantaranya: Ranperda APBD-P 2025 dan Kawasan Pemukiman
    03 Polda Riau Kembalikan Rumah dan Apartemen Milik Muflihun
    04 Keuangan Daerah Defisit, Sekdaprov Riau Pertimbangkan Turunkan TPP
    05 Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Riau 2025, Target Pendapatan Turun Rp91 Miliar
    06 Said dan Fahmi Disebut Calon Kuat Sekda Dumai, H Paisal: Tidak Ada Pejabat Titipan
    07 Kejuaraan Renang Bupati Rokan Hilir (Rohil) Cup Tahun 2025 resmi dibuka
    08 Wawako Dumai Lantik 21 Pejabat Eselon II, Dorong Inovasi dan Disiplin Aparatur
    09 Jangan Korbankan Rakyat! Bupati Kuansing Ancam Tutup Akses Jalan untuk PT. RAPP
    10 Wali Kota Pekanbaru Ingatkan Camat dan Lurah Harus Turun Lapangan
    11 Pesantren: Menjadi Rumah Kedua yang Benar-Benar Menjaga Anak Bangsa
    12 Agung Nugroho Kumpulkan Seluruh Camat dan Lurah di TPA Muara Fajar, Ini Tujuannya
    13 Malam-Malam Bupati Lantik 16 Orang Pejabat Eselon II, Minta Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat
    14 Sabaruddin (1954-2021): “Icuk Sugiarto” dari Kuantan Singingi
    15 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Dideportasi dari Malaysia ke Dumai
    16 Hari Ini Pemprov Riau Tunjuk 19 Plt Isi Kekosongan OPD
    17 Pimpinan DPRD Riau Dukung Langkah Tegas Pemprov Riau, Kendaraan Operasional Harus Gunakan Plat BM
    18 Lima Daerah Usulkan Evaluasi APBD Perubahan 2025 ke Pemprov Riau
    19 Tidak Banding, Eks Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Cs Terima Vonis Hakim
    20 Sekda Riau Tegaskan Mutasi Eselon II Bukan Karena Faktor Kedekatan, Tapi Kinerja
    21 Wako H. Paisal Lantik Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Dumai
    22 Mantan Direktur PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir Jadi Tersangka Korupsi
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © mediasindonews.com