Mediasindonews.com I Sumatera Barat - Pembangunan mega proyek Jalan Tol Payakumbuh–Pangkalan adalah Jalan tol Trans Sumatera bagian sirip dari Tol Padang Pekanbaru yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau dengan total panjang 46 KM.

Jalan Tol Payakumbuh–Pangkalan ini direncanakan dimulai pembangunannya dari tahun 2018, tetapi hingga akhir 2023 Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan karena berbagai persoalan salah satunya penolakan dari 5 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Proyek Jalan Tol Payakumbuh–Pangkalan melewati pengunungan bukit barisan dan direncakan dibuat 3 terowongan dengan total Panjang 10,4 KM dengan biaya Investasi sekitar Rp 9 Triliun Rupiah dengan tol biaya secara keseluruhan diperkirakan mencapai 12 Triliun Rupiah.

Adapun kontraktor pelaksana dalam proses pengerjaan Terowongan tersebut adalah Japan International Cooperation Agency (JICA).

Pemerintah memastikan keberlanjutan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau.

Itu dilakukan setelah sukses dibuka fungsional satu lajur pada jalan tol Seksi Padang-Sicincin saat momen libur Nataru lalu, dan direncanakan dua jalur pada arus mudik lebaran nanti.

Prioritas tahun ini adalah melanjutkan proses penyelesaian jalan tol Seksi Sicincin-Payakumbuh-Pangkalan dengan total panjang 118 kilometer.

Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf mengatakan, kepastian dilanjutkan proyek ini karena tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025.

Untuk membahas pembangunan tol tersebut, Pemprov gelar rapat koordinasi pada Senin (13/1) di Ruang Rapat Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat.

Rapat dipimpin Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf bersama Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi dan pihak terkait lainny

Era Sukma Munaf menyebutkan bahwa Pemprov Sumbar sedang mempersiapkan trase alternatif untuk segmen Sicincin-Payakumbuh-Pangkalan.

Alternatif ini diajukan ke Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan PT Hutama Karya (HK) untuk menghindari jalur padat penduduk serta wilayah rawan seperti jalur gempa Patahan Semangka.

"Trase alternatif kemungkinan besar akan melalui Kabupaten Tanahdatar, menggantikan rencana awal yang melewati Bukittinggi," ujar Era Sukma Munaf.

Langkah ini, bertujuan mempercepat pembangunan sekaligus meminimalisasi dampak sosial.

Setelah diskusi intensif, usulan trase alternatif ini telah disetujui oleh kementerian.

Pemprov Sumbar kini terus berkoordinasi dengan pihak Hutama Karya (HK) dan Pemkab Tanahdatar untuk menyelesaikan persiapan proyek.

Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan ini dibagi kedalam 3 Paket yaitu Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 dengan total panjang keseluruhan sepanjang 46 KM.

Untuk pengerjaanya sendiri didahulukan untuk Paket 2 dan Paket 3 termasuk ketiga terowongan dimulai dari Nagari Sarilamak sampai dengan Nagari Pangkalan sepanjang 41 Km.

Sedangkan untuk Paket 1 belum bisa dikerjakan karena terjadi banyak permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Proses pembangunan Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan yang merupakan rangkaian dari Jalan Tol Padang Pekanbaru ini dimulai dengan Groundbreaking pembangunanya dari Seksi 1 Jalan Tol Padang-Sicincin pada bulan Februari 2018.

Jalan Tol ini direncakan memiliki 4 alternatif yaitu trase 1, Trase 2, Trase 3, Trase 4 adapun trase 1 memiliki jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan trase lainnya.

Trase 1 ini melewati Lima Nagari yaitu Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Lubuak Batingkok dan Nagari Gurun.

Tetapi setelah melalui berbagai konsultasi publik ke masyarakat di kelima Nagari tersebut mereka menyatakan menolak trase tol melalui trase 1 yang melalui daerah mereka.

Berikut ini adalah beberapa alasan Penolakannya dan meminta trase Tol dialihkan

-Melintasi dan membelah kawasan pertanian yang masih produktif. Persoalan ke depannya, akan sulit petani untuk menjangkau lahan yang ada di sebelah jalan, karena yang namanya jalan tol, pasti tidak ada akses bagi petani menyeberang jalan.

-Melintasi Kawasan Pemukiman Padat Penduduk, dimana akan banyak rumah warga yang dirobohkan jika tetap dibangun jalan

-Melintasi Situs-Situs Adat. Hal ini tidak boleh digangu gugat sehingga trase perlu dialihkan ke trase lain.

-Trase 1 Jalan tol ini berpotensi menyebabkan hilangnya 539 titik rumah dan bangunan, serta mempengaruhi hampir 2.000 jiwa dan 50 ulayat kaum pasukuan. Ini juga dapat merusak tatanan masyarakat adat di lima nagari dengan kehilangan soko dan pusoko.

Meskipun keberatan sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, respons terhadap kunjungan tim ke lima nagari tersebut terbatas dan tidak mendetail.