Riau Provinsi Ke-2 Terbanyak PHK di Indonesia, Gubernur Ungkap Penyebabnya
Minggu, 13-04-2025 - 23:33:23 WIB
Baca juga:
   
 

Mediasindonews.com I Pekanbaru - Provinsi Riau tercatat sebagai daerah dengan jumlah pekerja yang paling banyak pekerjanya di PHK atau nomer 2 di Indonesia. Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkap alasan ribuan pekerja di PHK.


Abdul Wahid mengungkap PHK terbesar di Riau berasal dari perusahaan kelapa yang beroperasi di Indragiri Hilir. Penyebab PHK tak lain karena keterbatasan bahan baku di Negeri Seribu Parit.


"PHK itu akibat dari tersedianya bahan baku (kelapa). Setelah saya cek ke lapangan bukan semata-mata karena pengaruh ekspor, tapi produksi buah kelapa itu yang menurun," ujar Gubernur, Selasa (8/4/2025).


Produksi kelapa biasanya dalam 1 hektare mencapai 10 ribu buah. Namun akhir-akhir ini menurun drastis hingga 50 persen yaitu sekitar 4-5 ribu.


"Biasa 1 Ha sekitar 10 ribu kepala setiap panen, sekarang tinggal 4-5 ribu aja atau hampir 50 persen turun," kata Wahid.


Penyebab penurunan tak lain karena usia tanam kelapa. Saat ini, rata-rata usianya sudah 30-40 tahun hingga menyebabkan produktivitas tak maksimal.


Tak hanya di lahan perusahaan, produksi kelapa dari rakyat juga menurun. Hal itu juga dipengaruhi kondisi alam yang tidak stabil.


"Saya lihat di lapangan rata-rata kelapa rakyat belum ada replanting karena usia 30, 34. Bahkan ada yang 40 tahun juga belum diremajakan dan ada juga akibat perubahan kondisi alam menyebabkan produktivitas terganggu karena selama ini tata kelola-nya tradisional," kata Wahid.


Dalam tahap awal, Wahid akan memanggil perwakilan dari pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir dan pihak perusahaan. Salah satunya untuk mencari solusi dan mengajak tetap menjual panen kelapa ke dalam negeri agar tak berdampak PHK.


"Saya akan memanggil Pemkab Inhil dan pihak perusahaan yang menyebabkan terjadi PHK. Nanti kita cari jalan keluarnya, yang paling penting adalah mengajak tetap jual kelapa dalam negeri agar tidak terjadi PHK besar-besaran," katanya.


Jumlah PHK dari perusahaan Sambu Grup sendiri mencapai 3 ribuan orang. Namun, sekitar 700-an pekerja sudah diperkerjakan kembali oleh perusahaan.


"Di PT Pulau Sambu itu hampir 2 ribu lebih, hampir 3 ribu (di PHK). Tapi sudah ditarik untuk dipekerjakan kembali sekitar 700-an. Kalau yang besar (PHK) itu PT Sambu saja. Kalau yang lain hanya ritel biasa saja," kata Wahid.


Diketahui, hingga Februari 2025, sudah ada sekitar 18 ribu lebih pekerja di Indonesia yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan PHK terjadi di 15 provinsi.


Totalnya, sudah ada 18.610 orang tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya selama dua bulan pertama 2025. Ada tambahan sekitar 15.285 orang bila dibandingkan dengan data PHK Januari 2025 tercatat sebanyak 3.325 orang.


Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan yakni 18.610 orang. Lalu disusul Provinsi Riau dengan angka sekitar 3.500-an pekerja.


Berikut daftar pekerja yang kena PHK di sejumlah provinsi berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per Februari 2025:


1. Jawa Tengah 10.677 orang
2. Riau 3.530 orang
3. Jakarta 2.650 orang
4. Jawa Timur 978 orang
5. Banten 411 orang
6. Bali 87 orang
7. Sulawesi Selatan 77 orang
8. Kalimantan Tengah 72 orang
9. Kepulauan Riau 67 orang
10. Sumatera Selatan 25 orang
11. Jawa Barat 23 orang
12. Sulawesi Tenggara 6 orang
13. Bangka Belitung 3 orang
14. Sumatera Utara 2 orang
15. Sumatera Barat 2 orang.




 
Berita Lainnya :
  • Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
  • DPRD Riau Sahkan 3 Ranperda, Diantaranya: Ranperda APBD-P 2025 dan Kawasan Pemukiman
  • Polda Riau Kembalikan Rumah dan Apartemen Milik Muflihun
  • Keuangan Daerah Defisit, Sekdaprov Riau Pertimbangkan Turunkan TPP
  • Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Riau 2025, Target Pendapatan Turun Rp91 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
    02 DPRD Riau Sahkan 3 Ranperda, Diantaranya: Ranperda APBD-P 2025 dan Kawasan Pemukiman
    03 Polda Riau Kembalikan Rumah dan Apartemen Milik Muflihun
    04 Keuangan Daerah Defisit, Sekdaprov Riau Pertimbangkan Turunkan TPP
    05 Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Riau 2025, Target Pendapatan Turun Rp91 Miliar
    06 Said dan Fahmi Disebut Calon Kuat Sekda Dumai, H Paisal: Tidak Ada Pejabat Titipan
    07 Kejuaraan Renang Bupati Rokan Hilir (Rohil) Cup Tahun 2025 resmi dibuka
    08 Wawako Dumai Lantik 21 Pejabat Eselon II, Dorong Inovasi dan Disiplin Aparatur
    09 Jangan Korbankan Rakyat! Bupati Kuansing Ancam Tutup Akses Jalan untuk PT. RAPP
    10 Wali Kota Pekanbaru Ingatkan Camat dan Lurah Harus Turun Lapangan
    11 Pesantren: Menjadi Rumah Kedua yang Benar-Benar Menjaga Anak Bangsa
    12 Agung Nugroho Kumpulkan Seluruh Camat dan Lurah di TPA Muara Fajar, Ini Tujuannya
    13 Malam-Malam Bupati Lantik 16 Orang Pejabat Eselon II, Minta Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat
    14 Sabaruddin (1954-2021): “Icuk Sugiarto” dari Kuantan Singingi
    15 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Dideportasi dari Malaysia ke Dumai
    16 Hari Ini Pemprov Riau Tunjuk 19 Plt Isi Kekosongan OPD
    17 Pimpinan DPRD Riau Dukung Langkah Tegas Pemprov Riau, Kendaraan Operasional Harus Gunakan Plat BM
    18 Lima Daerah Usulkan Evaluasi APBD Perubahan 2025 ke Pemprov Riau
    19 Tidak Banding, Eks Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Cs Terima Vonis Hakim
    20 Sekda Riau Tegaskan Mutasi Eselon II Bukan Karena Faktor Kedekatan, Tapi Kinerja
    21 Wako H. Paisal Lantik Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Dumai
    22 Mantan Direktur PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir Jadi Tersangka Korupsi
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © mediasindonews.com