Mediasindonews.com | Pekanbaru – Kehadiran Roadshow Bus KPK RI 2023 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Kota Pekanbaru disambut antusias oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama pelajar sekolah dan masyarakat, Jumat (22/9/2023).

"Program 'Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi' adalah salah satu cara KPK dalam meningkatkan kewaspadaaan dan nilai integritas bagi seluruh lapisan masyarakat. Bus Antikorupsi ini menjadi Ikon upaya pendidikan antikorupsi yang telah mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di pulau Jawa, Bali dan Sumatera," kata Satgas I Direktorat sosialisasi dan kampanye Antikorupsi, Yulianto Sapto Prasetyo usai acara penyambutan kedatangan Tim Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihalaman kantor Gunernur Riau.

Lebih lanjut Yulianto menjelaskan kegitan Roadshow Bus KPK RI kegiatan di Sumatera  tahun 2022  diawali dari  provinsi Lampung dan Sumatera Selatan tahun 2022,kemudian berlanjut ditahun 2023 ini mengunjungi Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat dan akan berakhir di  Banda Aceh,

Kegiatan Roadshow Bus KPK merupakan salah satu bentuk kolaborasi dengan berbagai mitra termasuk Pemerintah Daerah yang telah bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Roadshow Bus KPK.

Anggaran kegiatan roadshow bus KPK merupakan sharing cost antara KPK dengan Pemerintah daerah, kita saling mengisi, kira – kira mana yang  berkontribusi dan berkolaborasi jadi ada beberapa anggaran dari KPK dan ada juga anggaran dari pemerintah daerah

"Kegiatan roadshow ini akan digelar di areal Car Free Daya (CFD) di Pekanbaru dari tanggal 24 hingga 27 Sepetember 2023," terang Yulianto.

Pada roadshow ini,KPK punya program ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat contohnya nanti ada edukasi pelajar,mulai dari PAUD,TK,SD dan SMA kita punya media – media edukasi buat memberikan modal mereka (pelajar) dimasa depan dengan cara mendongeng kita edukasi bersama penyuluhan antikorupsi dari KPK.

"Dalam penyuluhan antikorupsi KPK  akan mengedukasi  kurang lebih sekitar  dua ribu pelajar akan kita sentuh," tuturnya.

Tidak hanya itu, sambung Yulianto mengingat kita akan memasuki tahun politik menuju Pemilu serentak tahun 2024, bus ini juga mengajak warga untuk menolak segala bentuk politik uang.

Untuk itu maka perlu ada pendidikan bagi masyarakat untuk memperhatikan integritas dan kejujuran terutama terhadap bahaya politik uang,menurut Yulianto, praktik politik uang adalah salah satu lingkungan yang membudaya dan akhirnya dianggap lumrah oleh masyarakat.

"Bagaimana kita menolak politik uang,KPK punya program Hajar Serangan Fajar, rencananya program hajar serangan fajar ini akan kami terapkan di arel Car Free Day nanti, kita berupaya untuk merubah mindset masyarakat tidak menerima uangnya dan tidak.memilih orangnya," ungkap Yulianto.

Selain itu untuk kegiatan Roadshiow tersebut, Yulianto mengungkapkan kebetulan KPK ada program kampanye yang kita dorong selain kampanye antikorupsi yaitu literasi melalui ruang digital.

Literasi digital ini  menggunakan aplikasi sudah rapi miliki KPK untuk mengndukasi pada masyarakat bagaimana  cara menggunakan aplikasi e-LHKPN tersebut.

"Seperti contoh  mahasiswa dapat melihat bagaimana caranya mengakses harta kekayaan penyelenggara Negara,misalnya ingin mengecek harta kekayan kepala daerah melalui aplikasi e-LHKPN,lalu bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut nanti akan kami ajari," jelasnya.

Sedangkan untuk  ASN kita bisa dorong untuk bagaimana cara melapor gratifikasi secara online ,nah ini ada aplikasinya nanti  akan diajari oleh teman-teman KPK dengan vaksi.

"Kemudian ada Survei Penilaian Integritas (SPI) melakukan indikator titik-titik rawan korupsi yang ada di pemerintah daerah  ada 8 indikator, bagaimana masyarakat melihat pengadaan barang dan jasa, bagaimana kemungkinan ada potensi terjadinya suap gratifikasi dan lain-lain disitu angkanya," imbuhnya.

Jika kita ingin melihat potensi terjadinya nepotisme yang dilakukan kepala daerah, coba kita dapat membuka aplikasi namanya Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID) buka jendela pencegahan bisa dessert aja.

"Akan terlihat di aplikasi tersebut data per provinsi misalnya kita ingin mencari data provinsi Riau,di aplikasi jendela pencegahan akan nampak peta Indonesia,lalu cukup ketik aja Riau, nanti akan keluar data – datanya,berapa persen indikator  kemungkinan terjadinya nepotismenya,apakah ada potensi kekerabatan dalam manajemen SDM semua akan terlihat di aplikasi tersebut," papar Yulianto.